 |
| Photoby/google |
Cemerlang, sekaligus “raja tega.” Itulah real politik, praktik politik dalam wujud yang paling nyata dan kasar, tanpa mengindahkan etika. Bahkan siap mengorbankan kepentingan publik yanbg lebih besar, demi kemenangan dan kekuasaan.
Itulah kesan terhadap strategi lawan-lawan politik Jokowi, yag memainkan isu Partai Komunis Indonesia (PKI) dan anti-Islam, untuk memojokkan, mendiskreditkan, dan menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Kalau Jokowi jauh sebelum ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2019, bagus. Jika jokowi tidak jatuh, tapi ujungnya kalah telak dalam Pilpres 2019, bagus juga.
Strategi kampanye hitam terhadap Jokowi, melalui berbagai media sosial (termasuk yang alat pelakunya sudah diungkap polisi dan dikenal sebagai sindikat Saracen), harus dilancarkan sedini mungkin. Mengapa? Karena kalau menunggu 2019 pasti sudah terlambat.
Karena sejumlah survei menunjukkan, sesudah tiga tahun memerintah, popularitas Jokowi tidak merosot, tetapi bahkan semakin meningkat. Benar, tidak semua segmen masyarakat menikmati kenyamanan ekonomi, dari sekian kebijakan pemerintah.
Namun rakyat melihat bahwa pemerintah Jokowi memang melakukan langkah-langkah serius untuk kemajuan Indonesia, termasuk lewat pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai daerah. Bukan cuma di pulau Jawa. Dampak ekonomi memang tidak langsung dirasakan, tetapi untuk jangka panjang Jokowi sudah melakukan langkah yang tepat.
Untuk menjegal Jokowi, segala isu sudah diangkat. Seperti: soal harga kebutuhan pokok yang meningkat, impor beras, utang luar negeri, dan lain-lain. Tetapi, isu-isu itu tidak cukup kuat untuk menggoyang Jokowi.
Segala potensi yang bisa menjelekkan nama Jokowi dan keluarga, seperti masalah korupsi, ternyata tidak ditemukan. Meskipun para lawan Jokowi sudah mengorek-ngorek habis-habisan. Jokowi dan keluarganya bersih.
Putri-putri Jokowi tidak ada yang berbisnis dengan memanfaatkan fasilitas bapaknya. Bahkan putri Jokowi tidak lulus ujian masuk pegawai negeri. Sempat ada isu soal kerabat Jokowi terkait urusan pajak. Tetapi isu itu terlalu sumir dan tidak melibatkan Jokowi. Jadi, dari soal uang dan korupsi, Jokowi dan keluarganya aman. Tidak bisa diusik.
Maka, cara satu-satunya yang tersisa dan masih dianggap ampuh, adalah memainkan isu agama atau SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Ini sudah terbukti ampuh dengan kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok jatuh bukan karena isu korupsi atau kurang prestasi, tetapi karena isu agama.
Inilah yang sekarang begitu gencar diarahkan ke Jokowi. Jokowi dipropagandakan sebagai kurang Islami, tidak pro-Islam, anti-Islam, anti-ulama, pro-PKI, bahkan Jokowi sendiri adalah PKI!
“Serangan dan pengepungan” terhadap kantor YLBHI, dengan tudingan ada seminar PKI di sana, belum lama ini adalah bagian dari pemilihan menuju Pilpres 2019.
Ujung-ujungnya semua “proyek isu PKI dan isu anti-Islam” adalah untuk mendiskreditkan Jokowi, dan PDI Perjuangan. Jika Jokowi mengecam “serangan” itu, ini akan dijadikan bahan untuk “membuktikan” bahwa “Jokowi itu pro-PKI.” Tuduhan absurd. (OPINI)
